Cerita.Rakyat.Official || BOMBANA 25 SEPTEMBER 2026 Himpunan Mahasiswa Bombana (HIPMAB) Kolaka menggelar aksi demonstrasi terkait Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi di dua titik, yakni Tugu Munajah dan Kantor Bupati Bombana, Jumat (25/9).

Dalam aksi tersebut sempat terjadi beberapa kali gesekan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Massa kemudian diterima untuk melakukan audiensi bersama Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.PWK, Asisten I, Kabag Kesra dan Panitia Seleksi.

Dalam audiensi, HIPMAB menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan. Namun, pembahasan tidak berlangsung secara keseluruhan karena Sekda meninggalkan forum, sementara Pansel dinilai belum mampu memberikan jawaban dan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan massa aksi. Pemerintah kemudian meminta seluruh draf temuan dan tuntutan dikumpulkan untuk dikaji.

Ketua Umum HIPMAB Kolaka Kaswan menyoroti salah satu dugaan kelalaian administrasi, yakni Format Validasi nilai IPS yang dikirim Pemda kepada USN diduga menggunakan semester genap, bukan semester ganjil. HIPMAB menilai persoalan tersebut perlu segera diklarifikasi karena berpotensi berdampak terhadap proses validasi penerima beasiswa.“Kami mempertanyakan bagaimana proses verifikasi administrasi ini dijalankan. Jika benar terdapat ketidaksesuaian data dalam proses validasi, maka pemerintah harus menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana langkah koreksinya. Jangan sampai mahasiswa dirugikan karena kelalaian administrasi,” tegas Kaswan.

Sorotan berikutnya muncul setelah audiensi. Massa aksi meminta dibuatkan Berita Acara, namun dokumen yang diberikan justru berupa rekomendasi aspirasi mahasiswa. Kader HIPMAB Kolaka, Ahmad Adrian, juga mempersoalkan dokumen tersebut karena disebut tidak mencantumkan kop surat dan tidak dibubuhi stempel resmi.

“Kami mempertanyakan kompetensi pengelolaan administrasi Pemkab Bombana. Bagaimana mungkin kami meminta berita acara, tetapi yang diberikan justru dokumen rekomendasi yang menurut kami tidak memenuhi unsur administrasi surat resmi?” tegas Ahmad Adrian.

HIPMAB Kolaka menilai dua persoalan tersebut menunjukkan adanya dugaan kelemahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah dan mendesak Pemkab Bombana segera memberikan klarifikasi serta melakukan evaluasi agar tidak ada mahasiswa yang dirugikan akibat persoalan administrasi.